Bercerai dan menikah kembali dalam ulangan 24:1

PENGANTAR

Ulangan 24: 1–4 adalah salah satu dari beberapa hukum dalam Ulangan yang berbicara tentang perceraian, tetapi itu adalah satu-satunya hukum yang secara khusus berhubungan dengan pernikahan kembali. Secara historis, bagian ini telah ditafsirkan secara antroposentrik dalam susunan kepada asal pengajaran etika untuk perceraian dan pernikahan kembali. Namun beragam masalah eksegetis telah menciptakan kesimpulan yang bertentangan. Apakah yang arti dari “hal ketelanjangan ” (דבר ערות (dalam ayat 1?

Mengapa pernikahan ketiga seorang wanita adalah kekejian jika mempelai laki-laki adalah suami pertama yang menceraikannya (Ulangan 24: 4)? Isu-isu ini memang penting untuk memahami bagian itu, tetapi mereka telah mendominasi diskusi dan menciptakan pemahaman hukum yang antroposentrik. Salah satu aspek yang tampaknya telah diabaikan dalam diskusi tentang Bagian ini adalah aspek alkitabiah-teologis dari hubungan antara pemeliharaan hukum dan perjanjian; antara ketaatan Israel dengan hukum Yahweh dan keselamatan perjanjian di Kanaan.

Persepsi Deuteronomis tentang berkat dan kutukan adalah faktor yang lebih besar dalam 24: 1–4 daripada yang telah diakui dalam diskusi sebelumnya. Perspektif ini sangat jelas dalam kalimat “Dan kamu tidak akan menajiskan negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu sebagai milik pusaka” (24: 4), 1 yang umumnya diabaikan dan diperlakukan sebagai suatu yang dikesampingkan. Kami menyarankan bahwa fokus antroposentris pada 24: 1-4 adalah tidak seimbang dan kerangka perjanjian Deuteronomis memberikan perspektif yang lebih baik tentang signifikansi teologis dari hukum ini.

Salah satu alasan terlalu focus kepada antroposentrik dari 24: 1–4 dan pengabaian kekotoran tanah adalah bahwa para ahli telah gagal membuat perbedaan antara “alasan dibalik hukum” dan “Tujuan hukum.” Alasan dibalik hukum menjawab pertanyaan itu, “Apa yang membuat tindakan yang digambarkan itu ilegal?” Dengan demikian, alasan dibalik hukum ini menjelaskan mengapa tindakan wanita itu adalah kekejian. Tujuan dari undang-undang menjawab pertanyaan, “apakah hukum ini berusaha untuk mencegah?” Dengan demikian, tujuan dari undang-undang dalam 24: 1–4 adalah menyeluruh perhatian untuk mencegah sesuatu yang merugikan.

Hampir semua yang terlibat dalam diskusi tentang undang-undang ini telah membingungkan keduanya dengan menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencegah kekejian yang dijelaskan. Ini mengangkat elemen antroposentris (kejijikan wanita) dengan status “perhatian menyeluruh,” dan menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencegah kekejian.

Dengan perbedaan antara “pemikiran” dan “tujuan” dalam pikiran, bagian kedua akan membahas hukum dan interpretasinya. Bagian ketiga akan menentukan alasan dibalik hukum sementara bagian keempat akan menentukan tujuan hukum. Bagian keempat akan mencakup survei diskusi tentang tujuan hukum dari saat C. F. Keil hingga sekarang, meskipun menurut definisi di sini masing-masing sarjana sebenarnya berusaha untuk menemukan alasannya.

Bagian empat kemudian akan mencoba untuk memfokuskan kembali diskusi dengan berfokus pada tujuan yang dinyatakan secara eksplisit dalam 24: 4, yang sering kali terdegradasi ke catatan kaki Deuteronomik.

KONDISI APLIKASI (24: 1-3)

Secara gramatikal, ayat 1–4 membentuk satu kalimat kondisional panjang dengan ayat 1–3 yang bertindak sebagai protasis dan ayat 4 sebagai apodosis.2 Jika wanita melakukan tindakan spesifik yang dijelaskan dalam 24: 1-3, maka tindakannya adalah kekejian (24: 4). Ini penting untuk memahami hukum dengan benar karena beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, ini berarti bahwa hukum hanya menangani situasi yang sangat spesifik, yaitu bukan hukum secara luas tentang perceraian dan pernikahan kembali.

Hukum hanya membahas situasi tertentu di mana semua kondisi yang dijelaskan dalam ayat 1–3 terpenuhi. Agar hukum ini berlaku, seorang wanita harus menikah, bercerai, menikah lagi dengan pria kedua yang berbeda dari suami pertamanya, dan kemudian bercerai dari atau menjanda oleh suami keduanya. Kedua, ini berarti bahwa hukum ini tidak membenarkan seorang pria menceraikan istrinya, tetapi mengandaikan bahwa orang Israel sudah melakukan hal itu.3 Ketiga, bahwa hukum ini membahas situasi yang sedemikian spesifik menunjukkan bahwa itu mungkin sudah terjadi di antara Israel di padang belantara.

Karena hukum mengandaikan praktik perceraian di antara orang Israel, perikop ini menunjukkan metode standar perceraian dalam bangsa. Pertama, sang istri akan gagal mendapatkan perhatian di mata suami.4 Penyebabnya adalah bahwa ia telah menemukan dalam דבר ערות, secara harfiah “sesuatu ketelanjangan,” yang akan dijelaskan di bawah ini. Kedua, jika “ketidaksenonohan” ini ditemukan dalam dirinya dan sang suami memutuskan untuk menceraikannya, ia harus menulis sertifikat perceraian kepada istrinya (ספר 5 כריתת 6).

Konstruksi yang sama digunakan dalam Yer 3: 8 dan Yes 50: 1 untuk merujuk pada sertifikat perceraian yang diberikan Tuhan kepada Israel karena penyembahan berhalanya. Peran orang ini sebagai satu-satunya inisiator perceraian jarang terjadi, jika tidak unik, di Ancient near east (ANE) .7 Juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa, dalam kondisi ini, perceraian dapat dilakukan tanpa persetujuan dari istri . Dalam Yudaisme, ini tetap terjadi sampai abad ke-12, ketika hukum Yahudi menyatakan bahwa perceraian akan didasarkan pada persetujuan dari pasangan.

Ketiga, pria harus memberikan sertifikat perceraian “ke dalam tangannya” (Ulangan 24: 1). Surat perceraian ini akan bertindak sebagai perlindungan bagi perempuan itu jika dia memutuskan untuk menikah lagi karena itu akan menjadi bukti bahwa dia tidak melakukan perzinahan pada suami pertamanya.9 Ini sangat penting karena hukuman yang sah untuk perzinahan adalah hukuman mati (Ul 22 : 22).

Oleh karena itu, sertifikat perceraian bertindak sebagai bentuk perlindungan kemanusiaan bagi seorang wanita yang diceraikan jika mantan suaminya ingin membalas dendam dengan menuduhnya berzinah dengan suami keduanya. Keempat, setelah menerima sertifikat perceraian, wanita itu akan dikirim keluar dari rumah suaminya. Bagi seorang wanita yang akan dikirim dari rumah suaminya akan menjadi bencana sosial dan ekonomi baginya, selain membawa kepadanya banyak sekali rasa malu.10 Wanita itu akan kembali tergantung pada orang tuanya dan akan mencari suami baru untuk membangun kembali jaminan sosial dan keuangan.

Jika seorang suami dapat menceraikan istrinya karena ia menemukan dalam ערותדבר nya ”) suatu ketelanjangan”; 24: 1), apa artinya ini? Frasa ini secara historis dipahami sebagai perzinahan, cacat tubuh fisik atau penyakit, rasa malu seksual publik, atau bahkan alasan sewenang-wenang yang diinginkan suami. Septuagint11 menerjemahkan frasa ἄσχημον πρᾶγμα (“Hal yang memalukan” 12), menyarankan pemahaman yang lebih aktif tentang frase (yaitu, wanita telah melakukan sesuatu yang memalukan atau tidak senonoh).

Kalimat yang sama digunakan dalam Sus 1:63 (Revisi Theodotian): “karenanya Chelcias dan istrinya memuji Tuhan untuk putri mereka Susanna, dengan Joacim suaminya, dan semua saudaranya, karena tidak ada ἄσχημον πρᾶγμα ditemukan di dalam dirinya. ”Singgungan ke Ulangan 24: 1 tidak salah. konteks Susanna, yang ἄσχημον πρᾶγμᾶ (“hal yang memalukan”) mengacu pada perzinahan, yang karena itu kemungkinan makna bahwa penulis Susanna menempel pada frasa di Ulangan 24: 1.

Sekolah-sekolah kerabian Hillel dan Shammai mengambil posisi yang berlawanan dalam interpretasi mereka atas frasa tersebut. Sekolah Shammai menafsirkan frasa tersebut secara sempit. Berdasarkan penjelasan imamat, incest digambarkan sebagai hubungan sedarah atau kerabat רוה’), mereka percaya kalimat ini harus dipahami sebagai menunjukkan perilaku seksual tidak senonoh atau tidak senonoh.14 Sekolah Hillel, bersama dengan Josephus dan Rabbi Akiba, menafsirkan frasa secara luas, memungkinkan bagi seorang pria untuk menceraikan istrinya karena alasan apa pun, bahkan makanan yang gosong.15
Komentator modern membagi atas arti frasa. S. R. Driver percaya ini tidak bisa berarti perselingkuhan karena itu akan membutuhkan hukuman mati (Ulangan 22:22). Karena penggunaan frasa dalam Ulangan 23:14 menunjukkan sesuatu yang tidak pantas daripada tidak bermoral, penggunaan ini harus membawa konotasi yang sama. Ia menawarkan “perilaku tidak senonoh / tidak senonoh” sebagai terjemahan yang benar.16

Peter Craigie mengatakan frasa ini tidak jelas mungkin merupakan ekspresi hukum, tetapi kami tidak dapat memastikannya. Penggunaan paralel dalam 23:14 menunjukkan bahwa di sini itu juga menunjukkan sesuatu yang tidak murni, tetapi tidak bisa berarti perzinahan karena itu bisa dihukum mati.17

Ini mungkin merupakan kekurangan fisik pada wanita, seperti penampilan fisik yang tidak menyenangkan atau kemandulan. Jeffrey Tigay menyatakan bahwa, karena frasa בה מצא ”menemukannya dalam dirinya”) dalam 24: 1 merujuk pada penemuan semacam perilaku (1 Sam 29: 3, 6, 8; 2 Raj 17: 4; lih 1 Sam 12: 5), 18.

Maka frasa “ketelanjangan suatu benda” mungkin mengacu pada semacam perilaku yang menjengkelkan, “bukan pada kualitas atau fitur fisik yang tidak menyenangkan.” 19 Duane Christensen percaya bahwa ungkapan itu di sini setara dengan bahasa Inggris “tertangkap dengan celananya turun.” 20 Dia secara interpretif menerjemahkan frasa “tertangkap dengan pudendanya terbuka,” karena dia percaya kalimat itu menunjukkan rasa malu publik yang mana wanita itu terkena. Eugene Merrill percaya frasa ini mengacu pada perzinahan.21 Keanekaragaman pendapat ini menunjukkan bahwa tidak ada konsensus yang dicapai.22

Pemahaman yang paling mungkin dari frase ini tampaknya semacam abnormalitas fisik atau fisiologis abnormal pada wanita tersebut.23 Terlihat jelas bahwa frasa ini tidak dapat berarti perzinahan sejak hukuman mati akan diperlukan (Ulangan 22:22). 24 Reuven Yaron dengan tepat mengkritik orang-orang yang akan memahami frasa ini untuk berarti perzinahan untuk menyelaraskan hukum ini dengan klausa pengecualian Yesus dalam Mat 5:32 dan 19: 9.25 Juga, sejak frasa dalam Ulangan 23:14 menunjukkan sesuatu yang tidak senonoh dan tidak memiliki konotasi seksual apa pun, frasa di sini tidak boleh dipahami sebagai segala bentuk perilaku seksual yang salah.

Jika pemahaman ini benar, maka laki-laki di Israel kuno memiliki banyak kebebasan dalam memulai perceraian. Seorang pria hanya harus menemukan semacam ketidaksenangan fisik atau fisiologis atau kelainan pada istrinya untuk menceraikannya. Ini mungkin memiliki motivasi yang luhur secara manusiawi, seperti memungkinkan seorang pria untuk menemukan istri baru jika dia menikahi wanita mandul yang tidak dapat menghasilkan ahli waris untuknya. Tentunya, bagaimanapun, itu digunakan dengan motivasi jahat dan egois.

Karena kejahatan perceraian, harus diakui bahwa undang-undang ini tidak memberi pria hak hukum untuk bercerai ketika ia menemukan ketidaksenonohan dalam dirinya (wanita). Sebaliknya, hukum hanya mengakui apa yang sudah merupakan praktik yang diizinkan di Israel karena kekerasan hati mereka (lih. Mat 19: 8). Sejak awal, rencana Allah adalah untuk seorang pria dan seorang wanita untuk dinikahkan oleh perjanjian yang tidak dapat dipecahkan, di mana mereka menjadi satu daging (Kej. 2:24). Yesus dengan benar menyatakan kehendak Allah mengenai perkawinan: “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, jangalah diceraikan manusia” (Mat 19: 6).

DASAR-DASAR DI BALIK HUKUM

Ayat 4 berisi apodosis dari kalimat bersyarat panjang yang membentuk ayat 1–4. Apodosis mengandung perintah yang sebenarnya diamanatkan di bawah kondisi protasis: wanita yang telah bercerai, kemudian menikah dengan pria lain, dan kemudian bercerai dari atau menjanda oleh suami kedua tidak boleh menikah lagi dengan suami pertamanya. Alasan bahwa perempuan itu tidak boleh menikah lagi dengan suaminya yang pertama adalah bahwa perempuan itu telah menjadi najis dan baginya untuk menikahi suami pertamanya akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan.26

Ini akan menajiskan tanah yang dijanjikan TUHAN kepada para leluhur dan hendak memberikannya 27 kepada bangsa Israel. Tetapi mengapa tindakan wanita itu dianggap sebagai kekejian di hadapan Tuhan? Jawaban atas pertanyaan ini adalah apa yang harus dianggap sebagai alasan di balik hukum.

Masalah pertama yang dibahas adalah sifat kekotoran batin wanita. Setelah perceraian kedua wanita itu, suami pertama tidak boleh menikahinya lagi “setelah dia dicemarkan, karena (כי (itu adalah kekejian (תועבה (dihadapan TUHAN) (Ulangan 24: 4). Harus diakui bahwa perbuatan yang sangat buruk tidak seharusnya disamakan dengan kekotoran batin wanita.
Sementara perbuatan yang sangat buruk adalah pernikahan kembali dengan suami pertama, itu harus diakui karena dua alasan bahwa kekotoran terhadap wanita terjadi melalui pernikahan kedua. Pertama, kekotoran tidak dapat terjadi oleh perceraian (perceraian pertama atau kedua), atau hukum lain harus mengakui perceraian pertama menjadi kotor dan dengan demikian membatasi semua pernikahan kedua.28

Kedua, kekotoran juga tidak dapat membuat pernikahan kembali dengan suami pertama sejak kata depan אחר dalam 24: 4 menunjukkan bahwa pernikahan kembali dengan suami pertama terjadi “setelah” kekotoran.29 Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bahwa kekotoran terjadi melalui pernikahan kedua. .30

Kekotoran, yang terjadi melalui pernikahan kedua, didasarkan pada konsep pernikahan orang Ibrani. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, perkawinan membuat pria dan wanita menjadi satu daging dan bagi seorang wanita untuk bersatu dengan seorang pria selain suaminya yang satu daging, bahkan setelah perceraian, adalah kekotoran.31 Mencakup situasi πορνεία (“percabulan seksual”) yang Yesus berbicara dalam Mat 5:32; 19: 9, jika seorang pria menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain, dia melakukan perzinahan.

Jika dianggap bahwa perceraian hanya diperbolehkan di Israel karena kekerasan hati mereka (Mat 19: 8) dan tidak pernah ada maksud Allah (Mat 19: 4-6), ajaran Yesus selaras sempurna dengan ajaran Ulangan .32 Tampaknya, menurut Musa dan Yesus, pengadilan hukum dapat membubarkan kontrak perkawinan duniawi dengan “sertifikat perceraian,” tetapi ini tidak membuyarkan entitas metafisis bahwa suami dan istri telah menjadi “satu daging” ( Kejadian 2:24). Kalau tidak, bagaimana bisa pernikahan kedua dianggap “kekotoran batin” (Ulangan 24: 4) atau “perzinahan” (Mat 19: 9)? 33

Maka masuk akal mengapa Ulangan 24: 4 menggunakan טמא ”) untuk menjadi najis, kotor”) untuk berbicara tentang pernikahan kedua, kata kerja yang sama yang digunakan dalam Im 18:20 dan Bil 5:13, 20, 28 f untuk berbicara tentang perzinahan.34
Masalah terbesar untuk memahami pernikahan kedua sebagai kekotoran adalah mengapa pernikahan kembali dengan suami pertama dilarang daripada pernikahan kedua (atau keduanya). Pertama, sebagaimana telah dinyatakan, hukum tidak membenarkan perkawinan kedua, tetapi hanya menggambarkannya sebagai suatu kondisi yang sudah terjadi.35

Kedua, hukum mengandaikan bahwa pernikahan kedua mencemari wanita dan karena itu secara implisit mengkritik praktik tersebut.

Ketiga, karena hukum berkepentingan dengan melindungi perjanjian Israel dan posisi mereka di tanah (lihat “Tujuan dari Hukum” di bawah), undang-undang ini berusaha untuk melarang kekejian yang menajiskan tanah. Kekejian ini adalah pernikahan kembali dengan suami pertama, bukan pernikahan kedua. Tapi mengapa pernikahan ketiga dianggap lebih buruk daripada pernikahan kedua?

Sementara pernikahan kedua dianggap sama saja dengan perzinahan, efek dari menikah lagi dengan suami pertama ada dua. Pertama, hal itu meningkatkan kekotoran wanita, yang sekarang telah bercerai dan menikah lagi dua kali.36 Kedua, pernikahan kembali membuat analogi perzinahan lengkap dan oleh karena itu secara moral lebih buruk daripada pernikahan kedua.

Wanita itu, dengan analogi, akan menjadi seperti seorang istri yang tidur dengan pria lain dan kemudian kembali ke suaminya untuk tidur bersamanya lagi. Tindakan kembali ke suami pertama adalah apa yang membuat analogi perzinahan lengkap dan karena itu alasan pelanggaran perkawinan ketiga lebih besar daripada pelanggaran perkawinan kedua, merelakan status “kekejian di hadapan Tuhan.

”Alasan dibalik hukum adalah oleh karena itu kekotoran ganda wanita serta analogi lengkap antara, di satu sisi, tindakan wanita dalam Ulangan 24: 1–4, dan di sisi lain, seorang wanita yang melakukan perzinahan dan kemudian kembali dan tidur dengan suaminya.”

TUJUAN HUKUM

Sebagaimana telah dinyatakan, sebagian besar sarjana membahas tujuan dari undang-undang ini telah mencari motivasi utilitarian, antroposentrik di luar teks untuk penciptaan hukum. Driver38 mengikuti C. F. Keil, 39 siapa yang percaya bahwa wanita yang menikah dengan pria kedua setelah bercerai dengan yang pertama sama saja dengan perzinahan. Tidak ada argumentasi yang diberikan untuk membuktikan klaim ini, tetapi mereka menyebutkan bahwa ini membuka jalan bagi ajaran Yesus tentang pernikahan kedua sebagai perzinahan (Lukas 16: 18 // Matt 19: 9 // Mark 10: 11–12).

Berdasarkan klaim ini, Driver, sekali lagi mengikuti Keil hampir persis, percaya bahwa tujuan hukum adalah (1) untuk mencegah perceraian yang terburu-buru, (2) menyebabkan suami mempertimbangkan mengambil kembali istrinya yang diceraikan sebelum dia menikah dengan yang lain, dan (3) untuk mencegah wanita tersebut menginginkan suami pertamanya lebih dari yang kedua jika ia memang menikah dengan suami kedua.40 Jadi, menurut Keil dan Driver, undang-undang ini berfungsi dengan keprihatinan kemanusiaan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Israel .

Yaron mengkritik pandangan umum ini dengan mengklaim bahwa hukum tidak akan memiliki efek seperti itu karena seorang pria tidak akan menimbang konsekuensi hukum sebelum membubarkan perkawinan. Sebaliknya, karena negativitas emosionalnya terhadap istrinya, ia akan mempertimbangkan alasan praktis untuk bercerai dan bahkan akan diselewengkan oleh kemarahan atau frustrasinya dengan istrinya.

Dia mengkritik pandangan yang menghubungkan “sesuatu Ketelanjangan ” dengan perzinahan karena biasanya dilakukan oleh “Meruntuhkan doktrin Perjanjian Baru tentang indissolubility menjadi hukum alkitabiah, ”42 keliru mengutip Keil dan Driver sebagai contoh.43 Dia kemudian membuat sarannya bahwa bagian itu tidak ada hubungannya dengan perzinahan, tetapi dengan wilayah incest. Dia menjelaskan tujuan hukum terhadap incest sebagai melindungi keluarga dari ketegangan seksual yang dapat mengganggu itu.

Dia percaya hukum ini juga berusaha melindungi keluarga dari ketegangan seksual yang dapat mengganggu dengan melarang pernikahan kembali dengan suami pertama. Larangan ini melindungi pernikahan kedua dari ketegangan seksual yang mungkin timbul dari keinginan istri untuk kembali ke suami pertama atau dari kecemburuan suami kedua dan / atau ketakutan atas suami pertama.44

Yaron dikritik dengan benar oleh C. M. Carmichael45 (diikuti oleh Gordon Wenham46) karena mengabaikan kasus di mana suami kedua meninggal. Tidak perlu ada hukum untuk melindungi pernikahan kedua jika telah dibubarkan melalui kematian.
Wenham, 47 mengikuti Yaron dalam menghubungkan bagian ini ke hukum incest di Im 18 dan 20, menunjukkan bahwa undang-undang incest melarang pernikahan baik untuk tingakt keluarga pertama dan tingkat kedua48 dan untuk affines/yang masih ada pertalian.49 Perkawinan untuk affines dilarang di Lev 18 dan 20 hanya dalam kasus bahwa sang konsulat telah mati, jika tidak maka perzinahan akan menjadi masalah.

Seorang lelaki tidak bisa menikah dengan affine yang pasangannya mati karena affine telah menjadi satu daging dengan pasangan mereka, sehingga menjadi seorang yang setia dengan pria yang masih hidup.

Logika ini, dalam penilaian Wenham, diterapkan dalam hukum Deuteronomis. Ketika perceraian terjadi, itu tidak membubarkan hubungan sangat dekat yang telah diciptakan oleh pernikahan. Dia masih berlaku sebagai “saudara perempuan” dari suami pertama.50 Karena kedua orang itu menikah lagi akan sama dengan incest, yang pastinya akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan dan akan mengotori tanah.

Kelemahan argumen Wenham adalah bahwa hal itu tidak memperhitungkan suami kedua sama sekali. Mengapa bahkan menyebutkan suami kedua dalam hukum jika maksud sebenarnya adalah untuk mencegah pernikahan kembali apa pun?

Daniel Block menemukan tujuan dari undang-undang untuk melindungi perempuan dari pelecehan terhadap laki-laki.51 Namun, ini gagal untuk menjelaskan deskripsi tentang pernikahan kembali dengan suami pertama sebagai “kekejian” dan mengapa wanita tersebut mendapatkan status “Dicemarkan” melalui pernikahan keduanya.

Bruce Wells menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi wanita dari pelecehan oleh suami pertama dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan moneter.52 Menurut Wells, karena “ketelanjangan sesuatu,” suami pertama akan tetap mempertahankan mas kawin pernikahan. Wanita yang diceraikan kemudian akan menikah dengan pria kedua, orang tuanya mungkin membayar mas kawin lagi.

Karena akhir dari pernikahan kedua terjadi melalui perceraian atau kematian suami, Wells mengandaikan bahwa perceraian ini harus sewenang-wenang dalam kedua kasus dan wanita itu akan menerima kembali mahar pernikahannya serta jumlah tambahan dari suami. Dengan kekayaan yang baru dikumpulkan ini, jika wanita itu menikah lagi dengan suaminya yang pertama, dia sekarang akan memiliki dua dinar pernikahan dan uang perceraian dari suami kedua.

Masalah dengan saran Wells adalah penjelasannya tentang keadaan di mana wanita itu akan menerima kembali mahar pernikahannya dan pembayaran perceraian tambahan berasal dari undang-undang ANE.53 Dia mengira bahwa Israel mengikuti masyarakat ANE lainnya di praktek ini, yang tidak dapat dibuktikan. Dia juga mengira yang kedua perceraian harus sewenang-wenang, tetapi secara gramatikal dimungkinkan bahwa hukum juga mencakup situasi di mana suami kedua juga menemukan “ketelanjangan suatu benda” dalam dirinya.54

Teori ini juga gagal menjelaskan mengapa wanita itu menjadi najis, mengapa pernikahan kembali adalah kekejian, dan mengapa tanah menjadi najis sebagai hasilnya.55 Demikian penjelasan Wells tentang dasar pemikiran hukum semata-mata dalam hal melindungi wanita dari ambisi keuangan manusia membuat terlalu banyak asumsi dan gagal menjelaskan (atau bahkan menyebutkan) bagian-bagian penting dari teks tersebut.

Sebagaimana terbukti, pencarian untuk tujuan hukum telah menghasilkan minat besar di antara para penerjemah. Namun, seluruh percakapan ini tampaknya salah arah. Tujuan dari hukum perjanjian Israel dalam Ulangan adalah untuk melindungi perjanjian Israel dan, akhirnya, posisi dan keselamatan mereka di tanah Israel. Dalam Ulangan, menyatakan “jangan membunuh” utamanya bukan untuk tujuan menyatakan apa yang moral atau bahkan untuk tujuan mencegah pembunuhan.

Benar, ini adalah efek yang tak terelakkan dari deklarasi semacam itu. Namun, dalam kerangka Ulangan, tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan Israel bagaimana melindungi status perjanjian mereka dan keselamatan mereka di tanah Kanaan.56 Pemahaman tentang hukum dalam perjanjian Ulangan ini dengan tujuan yang dinyatakan secara eksplisit dari hukum dalam 24: 4: “dan kamu tidak akan mencemarkan (חטחט (tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu sebagai milik pusaka.” 57

Hukum berusaha melindungi status perjanjian Israel dan posisi mereka di negeri dengan menempatkan pembatasan pada praktik keji yang mengancam posisi itu. Itu mungkin benar, oleh karena itu, untuk Walter Brueggemann menyatakan bahwa pencemaran tanah adalah isu utama dalam bagian ini (lih. Im 18:25, 27, 28; Bil. 35:34; Yer 2: 7; Yeh. 36:18) .58

Dalam Ulangan, berkat dan kutukan terhubung secara rumit dengan tanah. Karena ketidaktaatan pada perjanjian, Allah berjanji untuk mengasingkan Israel dari tanah mereka dan menghancurkan mereka sepenuhnya (Deut 4: 23ff .; 28: 15–68). Untuk ketaatan pada perjanjian, Allah menjanjikan berkat dan hasil di tanah (Ul. 4:40; 28: 1–14). Dalam nada yang sama, mencemarkan tanah adalah untuk menajiskan perjanjian, akibatnya hukum berusaha untuk menghindari dengan segala cara.
Bahwa kutukan yang disebutkan dalam 28: 15-68 lebih dari tiga kali lebih lama daripada berkat dalam 28: 1–14 menunjukkan keprihatinan besar bagi ketaatan Israel, sehingga kutukan tidak jatuh ke atas mereka. Juga perhatikan bahwa sebagian besar kutukan dalam 28: 15-68 adalah berpusat di tanah, dengan kutukan terakhir sedang diasingkan (28:68)

Pengasingan dari tanah, yang akan menjadi hasil akhir dari pencemaran tanah, sangat merusak bagi bangsa Israel. Kanaan adalah “istirahat” mereka (Mazmur 95:11), akhir dari empat puluh tahun mengembara di padang belantara karena pemberontakan mereka (Bil. 14: 21-23). Allah bersumpah kepada Abraham bahwa ia akan memberikan tanah itu kepada keturunan leluhur (Gen 17: 8; Ul 1: 8; 6:10; dll.). Lebih penting lagi, bagaimanapun, Kanaan adalah Taman Eden yang dipulihkan, lokasi baru di mana Allah akan tinggal bersama umat-Nya.59

Surga Edenik yang dipulihkan ini sebenarnya adalah salah satu alasan yang Tuhan nyatakan bahwa dia membawa mereka keluar dari Mesir, “agar [Allah] dapat tinggal (לשכני (di antara mereka) (Kel 29:46). Pengusiran dari tanah Kanaan, di mana hadirat Allah tinggal (di tabernakel / bait suci), 60 akan secara bersamaan merupakan rekapitulasi pengusiran Adam dari Taman Eden dan pembalikan penebusan Israel dari rumah perbudakan (Mesir).

Meskipun Israel akhirnya diusir dari tanah dan dihancurkan oleh berbagai musuh yang dikirim oleh TUHAN,61 Allah menyebabkan gereja menemukan tempat peristirahatan terakhirnya di hadapannya di Yerusalem Baru yang diuraikan dalam Wahyu 21–22. Dengan kata lain, tujuan dari hukum Ulangan 24: 1–4 akan digenapi dalam eskaton, ketika umat beriman akan menemukan ketentuan perjanjian mereka dipenuhi oleh kebenaran Kristus dan berdiam dengan Allah selamanya, tidak pernah diasingkan dari warisan mereka. (lih. 1 Pet 1: 4).

Menariknya, Ulangan tidak memberikan hukuman apapun untuk pelanggaran hukum ini. Akan tetapi, hukum Yahudi, menetapkan balas jasa/ganti rugi hukum. Menurut m. Yebam. 4.12 dan t. Yebam. 6.5, jika reuni yang dilarang terjadi, mereka harus berpisah. R. ‘Aquiva menganggap pernikahan sebagai tidak sah dan oleh karena itu tidak memerlukan surat perceraian, sementara mayoritas menganggap pernikahan itu sah dan oleh karena itu diperlukan surat cerai.62

Philo, mengambil posisi yang lebih ekstrim, memutuskan bahwa kedua pelanggar harus dibunuh.63 Hukuman itu untuk pelanggaran hukum ini hanya dibuat kemudian dalam hukum Yahudi dan tidak diberikan di Ulangan lebih lanjut menunjukkan bahwa perhatian hukum ini tidak begitu banyak horisontal (hubungan antar manusia), tetapi vertikal (hubungan Israel-YHWH).

KESIMPULAN

Ulangan 24: 1–4 menggambarkan sebuah situasi yang terjadi di Israel di mana para wanita memperparah kekotoran mereka terhadap pernikahan kedua dengan perbuatan keji dari pernikahan ketiga dengan suami pertama mereka. Hukum melarang pernikahan kembali ini karena efek dari tindakan keji adalah mencemari tanah Kanaan, warisan Israel (24: 4).

Para sarjana telah mengabaikan tujuan yang dinyatakan secara eksplisit ini dalam ayat 4 karena mereka mencari motivasi utilitarian, antroposentrik di luar teks untuk penciptaan hukum ini. Perhatian utama dari hukum ini adalah tidak hubungan manusia, tetapi dengan hubungan perjanjian Israel dengan YHWH.

Sementara para sarjana mau tidak mau berurusan dengan alasan di balik hukum ketika mencari tujuan hukum, mereka tidak secara jelas membedakan antara keduanya. Driver dan Keil, dalam penilaian penulis ini, telah memahami alasan yang tepat di balik hukum, tetapi kemudian mencari tujuan hukum semata-mata dalam hal hubungan horizontal daripada hubungan vertikal. Sementara yang pertama tidak boleh dikesampingkan sepenuhnya (jelas ada masalah kemanusiaan dalam Ulangan), yang terakhir adalah perhatian utama dari undang-undang ini.

Menurut Deuteronomy, kekotoran batin wanita adalah sebuah serangan terhadap perjanjian antara Israel dan Tuhan dan harus dihindari sama sekali, jangan sampai Tuhan membawa mereka kutukan perjanjian, mengasingkan mereka dari tanah, dan benar-benar menghancurkan mereka (Ul. 4: 23 dst .; 27: 15–26; 28: 15–68; 28:68). Undang-undang mengandaikan bahwa pernikahan kedua dari seorang wanita yang diceraikan mencemari dirinya dan dengan implikasinya mencegahnya juga. Namun, seperti yang ditulis Keil, Musa tidak dapat sepenuhnya mencoret semua perceraian oleh hukum karena kekerasan hati mereka (Matt 19: 8) .64

Yesus kemudian menghapus semua hak atas perceraian, kecuali dalam kasus πορνεία (“imoralitas seksual”), makna yang diperdebatkan dan makalah ini hanya diperbolehkan untuk dibahas secara singkat. Tujuan akhir dari tujuan hukum ini akhirnya diwujudkan dalam penghidupan permanen Allah dengan umat-Nya di Yerusalem Baru, dari mana ia tidak akan pernah mengasingkan mereka yang telah masuk Perjanjian Baru melalui iman kepada Yesus Kristus. Kembali

TODD SCACEWATER Westminster Theological Seminary

Bagikan:

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.